5 Easy Facts About reformasi intelijen Described
5 Easy Facts About reformasi intelijen Described
Blog Article
, Indonesia masih memiliki banyak sasaran yang bisa menjadi simbol dari eksistensi asing/barat. Kedua
” yang sesungguhnya merefleksikan pemahaman aktivitas intelijen sebagau fungsi strategis suatu negara. Intelijen dipandang sebagai serangkaian aktivitas, baik analisis, koleksi, maupun aksi rahasia, yang dilakukan untuk mendukung kebijakan luar negeri suatu bangsa yang akan ternegasikan apabila kerahasiaan hal ini tidak dapat dipenuhi dan mengakibatkan perilaku negara lain yang menjadi target menjadi tidak terpengaruh.[19]
Di negara-negara demokratis, alasan utama penempatan pengaturan fungsi-fungsi intelijen di bawah legislasi setingkat undang-undang tersendiri adalah untuk memberikan parameter yang jelas pada mandat, tugas dan wewenang serta kerangka kerja yang legal dan akuntabel. Mengingat ciri utama negara demokrasi adalah ketundukan pada hukum, maka satu-satunya cara memperoleh legitimasi publik adalah dengan mendasarkan seluruh sistem operasi intelijen pada kerangka hukum tertentu dan dapat diawasi oleh wakil rakyat di parlemen.
The go was taken subsequent the issuance of the regulation in lieu with the Legislation (Perppu) on Mass Corporations. The Perppu has sparked concerns above probable violations of the appropriate to assemble mainly because it grants the government the ability to disband mass groups without thanks method
Media massa sangat efektif menggiring opini publik, untuk menghakimi sesuatu yang belum pasti terjadi. Medan perang intelijen ke depan adalah informasi dan pembentukan opini. Penggalangan media dan opini yang intens tanpa mengabaikan kebebasan pers, harus dilakukan secara terpola dan komprehensif. Dalam hal ini kuncinya bukan hanya bereaksi dan melakukan counter
Makalah ini berfokus pada isu-isu pemilu setelah period reformasi. Dengan mempelajari literatur yang ada sebagai bahan perbandingan antara pemilu ke pemilu.
“While using the enactment of this Regulation, the authority from the minister, head of mendapatkan informasi lebih lanjut institution, or Regional Federal government that's been stipulated while in the law to put into practice or form legislation and restrictions
The freshly-revised Legal Code (KUHP), which will be applied in December 2025, offers increase to various issues regarding independence of expression. Content 218 and 219 of The brand new Criminal Code expands the provisions that criminalize any public attacks with the “honor or dignity” or maybe the President or Vp. Article 240 prohibits verbal and created insults towards The federal government or state institutions.
In recent times, Indonesia’s rating on many human rights and rule of law indices has fallen. This is due to an absence of Local community participation in providing criticism and input to your administration of government, the 2013 Ormas Legislation as well as the 2017 Perppu Ormas, harassment and intimidation of minority teams, and the continuing criminalization of activists.
Mengambil contoh masalah terorisme, untuk menghadapi ancaman terorisme kontemporer sinergi antar komunitas intelijen, dan intstansi/lembaga negara merupakan suatu kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi demi mencapai kepentingan bersama yaitu mempertahankan kedaulatan NKRI terutama dari aksi teroisme yang datang dari dalam maupun dari luar.
Praktik intelijen Indonesia pada period Orde Baru kerap dikenal sebagai "intelijen hitam"dimana intelijen beroperasi untuk mengatasi ancaman terhadap rezim penguasa.
The technical storage or accessibility is required to generate consumer profiles to send advertising, or to trace the user on a web site or across many websites for related marketing applications. Manage possibilities Take care of providers Deal with vendor_count suppliers Browse more about these purposes
GlobaLex is supplied being an information assistance only and is not meant to deliver, and should not be relied on as a supply of, lawful advice. Customers need to consult with capable gurus about the application with the regulation to precise situations.
Indonesian anti-corruption activists have experienced a surge of digital assaults, in the hacking of messaging accounts into the sabotage of the zoom convention with pornography for Talking out towards the sacking of seventy five officials within the company. Campaigns group stated that the sacking gave the impression to be abid to undermine the Corruption Eradication Fee do the job.